Di Tanah Air. Sepanjang pandemi COVI-19 tak terelak telah memberi akibat berupa gangguan materi, mau pun kesehatan pada rumah tangga yang kondisinya membuat hati miris.
Tidak sebatas itu gangguannya. Dari laporan hasil survei berjudul “Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap Rumah Tangga di Indonesia: Hasil dari Tiga Putaran Survei Pemantauan”, mengungkapkan bahwa masih terdapat kerentanan ketenagakerjaan, pekerjaan, pendapatan, kemampuan bertahan menghadapi guncangan, jangkauan perlindungan sosial, dan akses terhadap layanan kesehatan serta imunisasi.
Survei yang diinisiasi oleh UNICEF bekerja sama dengan UNDP, Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (PROSPERA) dan the SMERU Research Institute dari bulan Desember 2020 hingga Januari 2021, ini melibatkan wawancara menggunakan teknologi IVR (Interactive Voice Response) untuk meminimalkan resiko penyebaran COVID-19.
Bahkan, dari 2.400 rumah tangga peserta survei yang tersebar di 34 provinsi, 1 dari 2 di antaranya masih melaporkan adanya penurunan pendapatan di Bulan Januari 2021. Hal ini menunjukkan masih banyaknya rumah tangga yang belum mampu sepenuhnya beradaptasi dengan situasi “kenormalan baru”, sebagai akibat dari perubahan sosial dan ekonomi selama pandemi.
Menanggapi hasil survey yang disampaikan, Masyita Crystallin, Ph.D, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melihat adanya kebutuhan akan studi lanjutan untuk melihat efektivitas bantuan perlindungan sosial.
“Dibutuhkan telaah lebih lanjut terkait skema perlindungan sosial yang lebih efektif dalam membantu masyarakat. Harapannya, survei selanjutnya dapat memberikan informasi yang lebih mendalam terkait bentuk dan mekanisme bantuan pelindungan sosial yang dapat memberikan efek berganda dan jangkauan yang lebih luas, selain besaran manfaat yang diterima masyarakat,” jelasnya.
Hal serupa disampaikan oleh Elan Satriawan, Ph. D, Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), “Beberapa hal yang dapat ditingkatkan juga mencakup perbaikan data penerima manfaat, kualitas mekansime distribusi bantuan agar lebih cepat dan tepat sasaran, serta momentum dalam pemberian bantuan sosial. Perlindungan sosial merupakan investasi dari sebuah Negara bukan biaya. Semakin maju Negaranya, semakin besar belanjanya.”
Di acara peluncuran survey “Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap Rumah Tangga di Indonesia: Hasil dari Tiga Putaran Survei Pemantauan”, Robert Gass Perwakilan UNICEF Indonesia (Ad Interim) menyampaikan, “Sebesar 70 persen rumah tangga dengan anak mengalami hambatan berkepanjangan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, 45 persen rumah tangga dengan anak kesulitan dalam memenuhi makanan bergizi cukup untuk anak-anak mereka.”
Senada, Sophie Kemkhadze selaku Wakil Kepala Perwakilan UNDP Indonesia juga mengungkapkan bahwa studi ini memberikan petunjuk terkait dampak pandemi. “Studi ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Meski pun kita mungkin telah menyadari tantangan pandemi, namun hasil studi, ini menggambarkan jelas tentang apa yang dialami sebagian besar rumah tangga. Laporan ini menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan, termasuk keberlanjutan bantuan sosial, terutama untuk keluarga yang memiliki anak, meningkatkan perlindungan pekerja dan memastikan akses ke fasilitas kesehatan, di antaranya.”
Melissa Wells, Wakil Direktur Bidang Kerjasama, Kebijakan, dan Kinerja PROSPERA berbagi seperti apa kondisi pemulihan rumah tangga di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam laporan, dan menyatakan terima kasih kepada para mitra.
“Meski kondisi perekonomian semakin membaik, pemulihan sebagian rumah tangga bersifat rapuh dan tidak merata. Akses terhadap bantuan sosial yang tepat waktu dapat mengurangi resiko dampak negatif berkepanjangan bagi keluarga Indonesia”, terangnya. Tambahnya,” Kami menghargai kesempatan untuk bekerja sama dengan UNICEF, UNDP, dan the SMERU Research Institute.”
Membaca Kebutuhan Anak
Kian menawan acarawebinar yang berlangsung pada, Jumat, 10 Desember 2021. Aprilia Pamuji selaku Koordinator Wilayah Eks-Karesidenan dan Anggota Forum Anak Nasional, mengatakan bahwa bantuan sosial yang dibutuhkan oleh anak sekolah dari Pemerintah adalah pemberian kuota internet yang mencukupi untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan juga perhatian terhadap kesehatan mental anak dan keluarga. “Banyak di antara teman-teman yang rentan terhadap KDRT dan terpaksa putus sekolah karena tidak mendapatkan bantuan yang cukup,” ungkapnya.
Aprilia menambahkan bahwa tidak semua daerah bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, karena terkait kendala jaringan internet yang kurang stabil.
Tentu menarik apa yang dikatakan Asep Suryahadi, Peneliti Utama SMERU Research Institute. “Temuan utama dari studi, ini 80 persen rumah tangga yang terus mengalami penurunan pendapatan dan disisi lain terjadi peningkatan pengeluaran, terutama untuk bahan makanan. Sekitar 45 persen rumah tangga yang memiliki anak terpaksa mengurangi porsi makan karena tidak mampu menyediakan pangan bergizi. Ini juga menyebabkan anak- anak balita terancam resiko stunting, wasting, dan giziburuk.”
Asep melanjutkan, “Kebijakan untuk pembelajaran anak juga ikut kami tekankan, dengan pemberian bantuan pendukung program belajar kepada sekolah-sekolah agar mereka dapat dibuka kembali secara bertahap dan aman.”
[]Andriza Hamzah
Photo : dok. IdCOMM
